Belum Mengerti Tentang Peraturan Masa Persiapan Pensiun?

Masa Persiapan Pensiun & Peraturan
Untuk Anda yang belum mengerti tentang peraturan masa persiapan pensiun disini akan sedikit dijelaskan mengenai peraturan tersebut.
Peraturan ini adalah peraturan untuk masa persiapan pensiun (MPP) PNS berdasarkan Biro Kepegawaian Kemnterian Kesehatan (BKN) RI :
Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan aturan mengenai masa persiapan pensiun (MPP) bagi Pegawai Negeri Sipil ( PNS) yang akan mencapai batas usia pensiun. Aturan tersebut tertuang melalui Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Pensiun.
Disebutkan, MPP bagi para PNS ini dapat diberikan maksimal dalam jangka waktu satu tahun dan dibebastugaskan dari jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini merupakan bentuk kebijakan teknis dari Pasal 350 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang mengakomodasi waktu persiapan jelang pensiun secara produktif.
Tata cara mengajukan permohonan masa persiapan pensiun ini diajukan paling lambat satu bulan sebelum menjalani MPP yang disampaikan secara tertulis kepada Presiden melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, Madya, dan Fungsional Ahli Utama. Selain ketiga jabatan di atas, pengajuan dapat disampaikan melalui PPK Instansi.

Syarat Pengajuan Masa Persiapan Pensiun

Adapun beberapa peraturan dan syarat yang perlu dipelajari dalam pengajuan mengenai masa persiapan pensiun ini
  1. Persyaratan Umum : Mengajukan usulan maks 1 (satu) tahun sebelum PNS mencapai batas usia pensiun.
  1. Pesyaratan Berkas :
  1. a. Print out usul online yang telah ditandatangani dan
    distempel dinas
  2. b. Fotocopy Keputusan Pengangkatan sebagai Calon
    c. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil
  3. d. Fotocopy Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir
  4. e. Fotocopy KGB ( Kenaikan Gaji Berkala )
  5. f. DP-3 dalam 2 tahun terakhir
Tujuan pemerintah memberikan kesempatan persiapan masa pensiun kepada PNS adalah agar mereka dapat menikmati waktu dan beristirahat dari tugas-tugas yang selama ini mereka jalankan. Tetapi, masih saja banyak PNS yang tidak mengambil masa persiapan pensiun itu, alasannya karena mereka belum siap menghadapi pensiun dan mereka enggan meninggalkan jabatan mereka.
Padahal jika Anda sebagai PNS seharusnya Anda memanfaatkan waktu tersebut, istirahat dari segala penat pekerjaan yang Anda tekuni selama ini. Anda tidak usah takut karena waktu Anda banyak Anda hanya berdiam diri saja, Anda bisa lakukan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Anda juga bisa lho mempersiapkan suatu usaha untuk Anda kedepannya. Jadi, saat masa pensiun itu tiba Anda tidak kaget dan Anda akan jadi seseorang yang masih bisa bekerja walaupun usia Anda sudah menua.
Untuk pengajuan Masa Persiapan Pesiun, ada empat syarat pengajuan masa persiapan pensiun sesuai Pasal 6 dalam Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019, yaitu:
  1. PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan hukuman disiplin
  2. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan dengan dugaan tindak pidana kejahatan
  3. PNS yang bersangkutan menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab jabatannya
  4. Tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan “
Keempat syarat tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan PPK untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap ASN yang akan BUP (Batas Usia Pensiun) dan mengajukan MPP.
Selama menjalani MPP, ASN mendapatkan uang MPP dengan besaran satu kali penghasilan PNS terakhir diterima. Penghasilan itu meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan hingga ditetapkannya PP yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Undang-Undang ASN.
Saat  menjalani masa MPP, ASN juga wajib memenuhi panggilan kedinasan, menyampaikan informasi terkait kedinasan, atau masuk kerja apabila diperlukan. Aturan MPP tidak berlaku bagi PNS yang sebelumnya menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional ahli madya atau jabatan fungsional ahli utama yang diberhentikan dari jabatannya dan berusia lebih dari 58 tahun.
Baca Juga: Peraturan Pensiun Dini untuk Karyawan Swasta

Peraturan Pensiun Pekerja Swasta?

Untuk peraturan pensiun pekerja swasta memang tidak diatur secara khusus oleh Pemerintah. Hanya saja yang bisa dijadikan patokan saat ini adalah berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 154 butir C. Dalam peraturan tersebut disebutkan Pengusaha wajib memberhentikan Pekerja jika sudah memasukin usia pensiun yang sudah ditentukan dalam perjanjian kerja.
Dari peraturan ini bisa disimpulkan bahwa peraturan pensiun pekerja swasta disesuaikan dengan perjanjian kerja masing-masing perusahaan. Termasuk di dalamnya juga mengatur mengenai mekanisme dan juga pembayaran dana pensiun yang ada digunakan oleh perusahaan.
Jika perusahaan Anda tidak menyediakan program dana pensiun karyawannya maka Anda bisa memanfaatkan program dana pensiun dari  lembaga keuangan.
Dengan menggunakan dana pensiun lembaga keuangan, Anda masih bisa mendapatkan dana pensiun walaupun bukan berasal dari perusahaan Anda.
Anda bisa tanyakan mengenai pensiun kepada kami Muvi Learning Center , disini ada pelatihan persiapan pensiun. Isikan saja email Anda dikolom kanan atas , nanti Anda akan mendapatkan berita berita terbaru dadri MUVI. Terimakasih

 

Sumber Referensi:

Qerja.com. Pemerintah Tetapkan Aturan Baru Masa Persiapan Pensiun PNS. Seperti Apa Aturannya?. 19/08/2019

Kompas.com. Pemerintah Keluarkan Aturan Baru soal Masa Persiapan Pensiun , Ini Detailnya. 19/08/2019

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.