Kapan Masa Persiapan Pensiun (MPP) bagi Pegawai Negeri Sipil

Kapan Masa Persiapan Pensiun (MPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diambil oleh pegawai? MPP merupakan periode waktu yang diberikan kepada PNS selama satu tahun menjelang masa pensiun dengan tujuan untuk memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan persiapan menjelang masa pensiun.
Selama  MPP seorang PNS diberikan kebebasan dari tugas dan pekerjaan yang biasanya dilakukan. Prosedur pengajuan MPP biasanya dilakukan enam bulan sebelumnya kemudian ia akan menerima surat tugas yang menyatakan bahwa PNS tersebut bebas dari tugas-tugas dengan tetap menerima haknya berupa gaji pokok beserta untuk tunjangan istri dan anak secara penuh. MPP bersifat pilihan, artinya seorang pegawai bisa mengambil kebijakan MPP atau pun tidak tergantung PNS tersebut.
Menurut peraturan yang berlaku umum saat ini yang dikeluarkan oleh BKN, batas usia yang sebelumnya 56 tahun sebagai usia pensiun diperpanjang menjadi 58 tahun.  Jadi, untuk pegawai yang akan mengambil MPP, pada usia 56 tahun bisa mengajukan MPP. Dalam Peraturan ini disebutkan, PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara).
Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan untuk mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar menikmati masa setelah pensiun dengan produktif, sehat, dan bahagia.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun. “Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Peraturan BKN ini.
Selama masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan ini, PNS yang bersangkutan mendapat uang masa persiapan pensiun sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima. Namun dalam hal alasan kepentingan dinas yang mendesak, permohonan masa persiapan pensiun dapat ditolak atau ditangguhkan.
Permohonan untuk dapat mengambil masa persiapan pensiun, menurut Peraturan ini, diusulkan secara tertulis kepada:
  • a. Presiden melalui PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama; atau
  • b. Melalui PPK melalui Pejabat yang Berwenang (PyB) bagi PNS yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama.
“Permohonan masa persiapan pensiun diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani masa persiapan pensiun,” bunyi Pasal 4 ayat (3) Peraturan BKN ini.
Selanjutnya, Presiden atau PPK dapat menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun.
Ditegaskan dalam Peraturan ini, sebelum Presiden atau PPK menetapkan pemberian masa persiapan pensiun, PPK/PyB memastikan bahwa PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun:
  • a. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
  • b. Tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan
  • c. Telah menyelesaikan pekerjaan atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.

 

Hak dan Kewajiban

Menurut Peraturan BKN ini, selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima. Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksu terdiri atas: gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, fasilitas PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Selain uang masa persiapan pensiun, menurut Peraturan BKN ini, PNS diberikan hak kepegawaiannya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan sejak ditetapkan keputusan pemberian masa persiapan pensiun.
Disebutkan dalam Peraturan ini, selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS wajib memenuhi panggilan kedinasan, menyampaikan informasi yang terkait dengan kedinasan, atau masuk bekerja apabila diperlukan.
“Masa persiapan pensiun ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan menjalani masa persiapan pensiun,” bunyi Pasal 11 Peraturan BKN ini.
Ditegaskan dalam Peraturan ini, PNS yang sebelumnya menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional ahli madya atau jabatan fungsional ahli utama yang diberhentikan dari jabatannya dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan tahun) tidak dapat mengambil masa persiapan pensiun.
“Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 14 Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 28 Maret 2019.
Baca Juga: Apa yang Sebaiknya dilakukan saat Masa Persiapan Pensiun (MPP) ?
Masa Persiapan Pensiun diadakan tentunya dengan pertimbangan agar pegawai yang akan pensiun dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar pada saat masa pensiun datang, pegawai tersebut telah memiliki kesiapan dari berbagai hal. Penghasilan yang menurun, kegiatan pasca pensiun, dan berbagai alternatif lainnya yang bisa menjadi pilihan.
Saat ini, banyak instansi, lembaga dan perusahaan yang secara khusus memfasilitas pegawainya untuk mengikuti pelatihan persiapan pensiun yang bermitra dengan perusahaan konsultan SDM. Hal ini sejalan pula dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku dimana pegawai bekerja mendapatkan bekal menjelang masa purnabakti.
PT Muvi yang merupakan perusahaan dengan bidang garapan konsultan SDM memiliki program pelatihan kewirausahaan masa persiapan pensiun yang bisa diikuti oleh PNS. Dengan model pembelajaran yang komprehensif, pendekatan pembelajaran partisipatif dan kontekstual, Muvi siap membantu penyelenggaraan program pelatihan masa persiapan pensiun. MUVI telah berpengalaman mengadakan pelatihan persiapan pensiun di berbagai instansi dan lembaga pemerintah dan swasta nasional lebih dari tujuh tahun.
Dapatkan informasi detail program lebih lengkap mengenai pelatihan masa persiapan pensiun ini dengan menghubungi marketing officer kami atau bisa chatting langsung pada kotak di pojok kanan bawah.

 

Sumber Referensi:

setkab.go.id. Khusus PNS, Inilah Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun. 21 Agustus 2019

Post Your Comment Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.